DPR Tekan Pemerintah Hentikan Sementara Impor Kendaraan Niaga
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan perlunya menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk komersial asal India. Langkah ini bukan sekadar imbauan politik, melainkan bentuk pengawasan strategis terhadap proyek bernilai triliunan rupiah yang berpotensi memengaruhi industri otomotif nasional.
Armada kendaraan ini dirancang sebagai tulang punggung distribusi program Koperasi Desa Merah Putih yang dikelola PT Agrinas Pangan Nusantara. Proyek tersebut menyerap anggaran hingga Rp24,66 triliun dan dibiayai melalui skema Himbara dan Dana Desa.
Desakan DPR muncul setelah 200 unit kendaraan produksi Mahindra tiba lebih dahulu di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada Februari 2026. Kedatangan gelombang awal ini menimbulkan urgensi evaluasi menyeluruh.
Respons Cepat Kementerian Keuangan
Menindaklanjuti arahan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghentikan sementara pendanaan proyek. Sikap ini menunjukkan kepatuhan pemerintah terhadap rekomendasi parlemen demi menjaga akuntabilitas fiskal dan meminimalkan risiko kebijakan yang berpotensi merugikan ekonomi nasional.
Evaluasi Presiden dan Audit Industri Otomotif Nasional
Dasco menekankan bahwa penundaan bersifat strategis. Presiden Prabowo Subianto diminta meninjau langsung proyek setelah kembali dari kunjungan luar negeri. Pemerintah perlu menghitung kesiapan industri otomotif nasional dan kapasitas produksi dalam negeri sebelum memutuskan impor kendaraan secara Completely Built Up (CBU).
Audit menyeluruh terhadap kapasitas produksi domestik menjadi langkah krusial agar kebijakan tidak melemahkan struktur industri yang telah berkembang selama bertahun-tahun.
PT Agrinas Ikuti Arahan Pemerintah
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan perusahaan akan mengikuti keputusan pemerintah. Sebelumnya, pihaknya menilai kendaraan asal India dapat menawarkan efisiensi harga hingga menghemat APBN Rp43 triliun. Namun, distribusi kendaraan yang telah tiba kini ditunda hingga arahan resmi diterbitkan.
Tekanan Industri Nasional
Industri otomotif dalam negeri menolak keras rencana impor. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menuntut pembatalan, menyoroti risiko menurunnya daya saing manufaktur nasional dan gangguan pada ekosistem industri lokal.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Putu Juli Ardika, menekankan pabrikan lokal siap memproduksi ratusan ribu unit pikap, termasuk varian 4×4, asalkan diberikan waktu persiapan yang cukup.
200 Unit Mahindra Tertahan di Pelabuhan
Sebanyak 200 unit Mahindra yang telah tiba masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Distribusi dihentikan hingga keputusan resmi pemerintah diterbitkan, menandai fase evaluasi serius proyek impor ini.
Efisiensi Anggaran vs Kedaulatan Industri
Kasus ini membuka perdebatan antara efisiensi anggaran jangka pendek melalui impor dan perlindungan industri nasional. Keputusan akhir Presiden akan menentukan arah industrialisasi dan daya saing ekonomi jangka panjang. Proyek Rp24,66 triliun ini menuntut evaluasi cermat agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
