Jakarta, Langkah strategis diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dengan membentuk wadah khusus bertajuk MPR for Papua. Forum ini beranggotakan seluruh wakil rakyat dari daerah pemilihan enam provinsi di Papua, baik dari unsur DPD maupun DPR RI. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kolaborasi politik dalam mencari solusi nyata terhadap permasalahan berkepanjangan yang dihadapi masyarakat Papua.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada Ketua MPR for Papua yang baru, Yorrys Raweyai, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI asal Papua. Masa kepengurusan ini akan berlangsung hingga tahun 2030.
Dalam keterangannya, Muzani menyampaikan bahwa MPR for Papua merupakan inisiatif untuk menjadi jembatan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa forum ini akan menjalankan fungsi sebagai wadah koordinasi dan advokasi yang fokus pada pendekatan politik, sosial, dan budaya.
“Kami berharap MPR for Papua dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Papua,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (23/4/2025).
Lebih jauh, forum ini akan rutin menyelenggarakan dialog dan dengar pendapat dengan berbagai elemen masyarakat serta instansi pemerintah terkait. Dengan pendekatan inklusif, MPR for Papua berkomitmen menggali berbagai aspirasi dan merumuskannya dalam bentuk rekomendasi kebijakan nasional.
Muzani juga menyoroti bahwa pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi diharapkan dapat memperpendek rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik, keamanan, serta modernisasi infrastruktur dan ekonomi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat setempat.
“Kami ingin kemajuan Papua bukan sekadar narasi, tapi menjadi kenyataan yang diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambah Muzani.
Harapan Baru untuk Papua
Dengan dibentuknya MPR for Papua, diharapkan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dapat ditangani secara lebih fokus dan berkelanjutan. Selain itu, kehadiran forum ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun Papua dengan pendekatan politik yang lebih humanis dan partisipatif.
Yorrys Raweyai, selaku ketua terpilih, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut dan bekerja secara kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua butuh lebih dari sekadar janji—mereka butuh aksi nyata dan perubahan yang bisa dirasakan langsung.
Penutup: Politik yang Lebih Dekat dengan Rakyat
MPR for Papua diharapkan menjadi kanal baru yang memperkuat demokrasi representatif sekaligus membawa Papua ke arah kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dan MPR kini dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa forum ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat Papua.
