Jakarta, Sebanyak 270 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/1). Pelantikan tersebut merupakan gelombang pertama yang diperuntukkan bagi kepala daerah yang hasil pilkadanya tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bima Arya menjelaskan bahwa proses pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama akan mencakup kepala daerah yang hasil pilkadanya tidak diajukan gugatan ke MK. Sementara itu, gelombang kedua akan mencakup kepala daerah dengan sengketa yang gugatannya ditolak atau tidak diterima (dismissal). Terakhir, gelombang ketiga diperuntukkan bagi kepala daerah yang harus menunggu putusan MK terkait perintah pilkada ulang atau pemungutan suara ulang.
“Yang penting sekarang kita fokus dulu pada gelombang pertama. Jadwal gelombang kedua dan ketiga akan disesuaikan dengan proses persidangan di MK,” ujar Bima Arya.
Pelantikan di Jakarta, Kecuali Aceh dan Yogyakarta
Sesuai dengan kesepakatan antara Komisi II DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa akan dilantik oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Hal ini berlaku untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Namun, terdapat pengecualian untuk Provinsi Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki aturan khusus berdasarkan perundang-undangan masing-masing.
Pelantikan serentak ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai konstitusi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di seluruh Indonesia.
Revisi Perpres untuk Mendukung Pelantikan
Dalam rangka memperlancar proses pelantikan, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengusulkan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pelantikan serentak pada 2025.
Sebagai tambahan, kepala daerah yang masih dalam proses sengketa di MK harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pelantikan dilakukan. Hal ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam proses demokrasi di Indonesia.
Komitmen Pemerintah untuk Demokrasi yang Berkualitas
Pelantikan serentak ini menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya setelah Pilkada serentak 2024. Dengan melantik 270 kepala daerah secara bersamaan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada dan pelantikan kepala daerah juga menjadi bukti kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu. Harapannya, kepemimpinan kepala daerah yang baru dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik yang kuat dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat demokrasi yang berkualitas dan inklusif.
