Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur demi mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, dalam wawancara di kantor IDN pada Rabu (15/1).
Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah, namun strateginya akan diubah dengan lebih melibatkan pihak swasta.
Skema Kerja Sama dengan Swasta
Dalam implementasinya, pemerintah akan mengoptimalkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai model pembiayaan infrastruktur. Dengan skema ini, pembangunan proyek akan tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggaran negara yang lebih terbatas ini akan dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas seperti MBG. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Anggaran MBG Capai Rp71 Triliun
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk MBG. Namun, Thomas tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan tambahan anggaran jika program ini memerlukan perluasan cakupan.
Anggaran Infrastruktur Turun
Dalam APBN 2025, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp400 triliun, turun dari Rp423 triliun pada tahun 2024. Jika pemangkasan lebih lanjut dilakukan, anggaran infrastruktur akan menjadi lebih kecil dari angka tersebut.
Meski terjadi penurunan, Thomas memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan penyelesaian proyek infrastruktur strategis melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Hal ini bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengorbankan program prioritas lainnya, seperti MBG.
