Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama jajaran resmi mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3). Kunjungan ini bertujuan untuk meminta bimbingan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.
Dadan menegaskan bahwa program MBG memiliki cakupan yang luas dan melibatkan anggaran yang sangat besar, sehingga memerlukan pengawasan ketat dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK. “Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh pak ketua dan para wakil, pak sekjen, kemudian kedeputian pencegahan. Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi,” ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK.
Ia juga mengapresiasi arahan KPK mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu saran yang diberikan adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan setiap tahap program dapat dipantau secara real-time. “Kami mendapatkan pengarahan terkait tata kelola keuangan agar transparan dan melibatkan banyak pihak. Kami disarankan menggunakan teknologi informasi untuk transparansi kegiatan, efisiensi, dan pencegahan potensi kebocoran anggaran,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Dadan mengungkapkan bahwa KPK menawarkan penempatan sumber daya manusia (SDM) di internal BGN untuk membantu memantau jalannya program. “Insya Allah nanti kami akan akomodasi dan tindaklanjuti. KPK juga akan melakukan sidak untuk membandingkan sistem tata kelola yang kami jelaskan dengan kenyataan di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menegaskan bahwa pihaknya serius mengawasi penggunaan anggaran MBG. “Kedeputian pencegahan akan mengecek pelaksanaan di lapangan. Kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi antikorupsi di BGN,” kata Cahya.
Dengan adanya kolaborasi antara BGN dan KPK, diharapkan program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai sasaran. Transparansi serta pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung tujuan besar membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Kementerian dan lembaga terkait turut mendukung sinergi ini, membuka jalan bagi terwujudnya program nasional yang tak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
