Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan kecaman keras terhadap aksi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey. Insiden ini terjadi saat tim Komnas HAM tengah melakukan misi pencarian Iptu Tomi S. Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang dinyatakan hilang.
Hasanuddin menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan serangan serius terhadap wibawa negara dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. “Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/4).
Menurutnya, serangan terhadap Frits Ramandey bukan hanya menyasar individu, namun juga simbol perlindungan HAM yang dijamin oleh undang-undang. “Ini tidak bisa dibiarkan. Komnas HAM menjalankan mandat konstitusi. Siapa pun yang menghalangi tugas mereka harus ditindak,” tambahnya.
Peristiwa penembakan itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat. Frits Ramandey bersama rombongan tengah bersiap melaksanakan ibadah sebelum melanjutkan pencarian terhadap Iptu Tomi. Ia mengatakan saat turun ke sungai untuk MCK, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah seberang sungai.
“Kami langsung diberondong. Tembakan diarahkan ke kami berlima. Setelah menembak, mereka bersuara,” ujar Frits saat dihubungi, Senin (28/4). Dalam upaya menyelamatkan diri, Frits dan empat anggota kepolisian lainnya segera berlindung. Tembakan balasan pun dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob yang berjaga.
Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan zona merah, sering dilewati oleh kelompok sipil bersenjata. “Kami tahu risikonya, tapi kami tidak menyangka akan diserang seperti itu. Ini jelas membahayakan keselamatan tim pencari dan membuktikan bahwa KKB telah bertindak di luar batas kemanusiaan,” terangnya.
TB Hasanuddin meminta aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di wilayah rawan konflik dan tetap mengedepankan pendekatan hukum. “Perlindungan terhadap petugas negara adalah prioritas. Tapi tindakan yang diambil harus sesuai hukum yang berlaku. KKB harus dilawan secara tegas dan profesional,” tegasnya.
Insiden ini menjadi alarm serius terhadap kondisi keamanan di Papua Barat, khususnya dalam misi-misi kemanusiaan dan pencarian korban hilang. Komisi I DPR RI berkomitmen mendorong langkah-langkah strategis agar tidak terjadi lagi serangan terhadap aparat negara, terutama terhadap lembaga independen seperti Komnas HAM.
Situasi ini kembali mempertegas pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan seluruh elemen masyarakat dan petugas di lapangan. Pemerintah dan aparat diharapkan tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga merancang strategi jangka panjang yang komprehensif dan berbasis pada supremasi hukum.
