Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Mahfud MD, menanggapi aksi mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, Mahfud menilai bahwa tidak semua aspek pemerintahan saat ini patut dikritisi secara negatif, karena masih ada sisi terang yang harus diapresiasi.
Kritik Harus Seimbang dan Proporsional
Dalam kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Mahfud menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah harus dilakukan secara proporsional. Ia mengingatkan bahwa di samping kebijakan yang dianggap kontroversial, terdapat pula program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak seluruhnya gelap, ada juga yang terang dan yang terang itu tidak perlu diprotes, kan,” ujar Mahfud, Kamis (20/2).
Salah satu program yang menurutnya patut diapresiasi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Mahfud juga menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah positif dalam reformasi tata kelola keuangan negara.
Efisiensi Anggaran: Sebuah Langkah Perlu, Namun Harus Selektif
Mahfud menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan sudah menjadi tuntutan sejak era Orde Baru. Ia mengingatkan bahwa pada masa tersebut, mendiang ekonom Soemitro Djojohadikusumo pernah mengungkap kebocoran anggaran hingga 30 persen. Oleh sebab itu, Mahfud menilai langkah efisiensi yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari upaya perbaikan sistem keuangan negara.
“Efisiensi, siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu sekarang pemerintah memprogramkan efisiensi, seharusnya kita dukung,” ungkap Mahfud.
Namun, ia juga menyoroti bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan ini harus dilakukan dengan selektif. Mahfud menilai perlu ada kejelasan dalam pemotongan anggaran agar tidak terjadi kesenjangan antara sektor satu dengan yang lain.
Menjaga Demokrasi yang Berkeadaban
Mahfud MD menegaskan bahwa protes mahasiswa dan aksi unjuk rasa adalah bentuk ekspresi demokrasi yang sah. Ia menghargai keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan sebaiknya tidak bersifat nihilistik, melainkan harus tetap mempertimbangkan berbagai sisi kebijakan pemerintah.
“Mungkin isi atau materi dari protes-protes itu ada benarnya juga. Namun, kita tidak boleh selalu berpikir bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti salah. Hal-hal tertentu perlu dikritisi, tetapi ada juga yang harus diapresiasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintahan yang demokratis harus tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik yang membangun dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar terus memperbaiki kebijakan yang dibuat.
Menunggu Implementasi Kebijakan Baru
Terkait dengan reshuffle kabinet yang dilakukan baru-baru ini, Mahfud menilai langkah tersebut harus dilihat dari implementasi kebijakan yang dihasilkan. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pejabat baru dalam menjalankan tugasnya sebelum memberikan penilaian.
“Beberapa yang kemarin di-reshuffle orang lalu nyinyir. Menurut saya, kita tunggu dulu, mungkin akan memperbaiki keadaan, misalnya di bidang pendidikan tinggi. Kita harus meresponsnya secara positif dulu,” pungkasnya.
Kesimpulan
Aksi ‘Indonesia Gelap’ yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kekecewaan atas berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa kritik harus dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat nihilistik. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dan program-program kesejahteraan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis harus tetap diapresiasi. Dalam sistem demokrasi, kritik dan apresiasi harus berjalan beriringan guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
