Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor KPK RI, Senin (24/3), Pramono menyatakan bahwa Pemprov Jakarta siap bersikap kooperatif dalam menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang masih belum terselesaikan.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan
Pramono mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, KPK mengingatkan kembali mengenai beberapa kasus lama yang masih dalam proses penyelesaian. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jakarta akan mempersiapkan diri untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Saya ingin segala sesuatunya dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan menyeluruh,” ujar Pramono. Ia juga meminta KPK untuk terlibat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan pentingnya pengawasan terhadap barang milik daerah serta area monitoring center for prevention sebagai langkah pencegahan korupsi. Dengan adanya transparansi ini, ia berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kasus Lama dan Tanggung Jawab Baru
Meskipun beberapa kasus dugaan korupsi yang disoroti KPK terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur, Pramono menyatakan bahwa ia tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. “Intinya adalah, dalam kepemimpinan saya, saya ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Pramono juga mengakui bahwa sebelumnya ada beberapa aspek pengawasan yang kurang terbuka. Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki hal tersebut, terutama dalam pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan membuka akses lebih luas terhadap informasi pengelolaan keuangan daerah, ia berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Peran KPK dalam Pencegahan Korupsi
Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, Pramono menilai KPK memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Pendampingan dari KPK diharapkan dapat menekan potensi terjadinya penyimpangan anggaran serta memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pramono juga berencana untuk mengoptimalkan fungsi monitoring center for prevention yang dimiliki oleh KPK. Dengan sistem ini, setiap transaksi dan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Jakarta dapat diawasi secara real-time guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Harapan untuk Jakarta yang Lebih Transparan
Langkah yang diambil oleh Pramono ini merupakan bagian dari visinya untuk menciptakan Jakarta yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. Dengan menggandeng KPK dalam setiap tahap pembangunan, diharapkan dapat menciptakan budaya pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.
“Untuk itu, kami akan terus membuka diri. Saya ingin memastikan bahwa Jakarta menjadi kota yang lebih baik dengan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat ibu kota.
