Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau Perum Bulog untuk aktif menyerap hasil panen para petani di berbagai daerah pada puncak panen Maret hingga April 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/3), Tito menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas pangan. Selain Bulog, koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam menyerap hasil panen petani sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Koperasi Merah Putih untuk Optimalisasi Serapan Panen
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mendorong pembentukan koperasi merah putih di setiap desa. Koperasi ini diharapkan mampu menyerap produksi hasil panen yang belum terserap maksimal oleh Bulog, sehingga cadangan pangan nasional bisa tetap terjaga, terutama untuk menghadapi musim kemarau mendatang.
“Selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk menyerap hasil panen adalah koperasi. Koperasi merah putih ini dirancang agar petani memiliki saluran distribusi yang lebih adil dan menguntungkan,” ujar Tito.
Dengan adanya koperasi, hasil panen tidak hanya terfokus pada tengkulak atau perantara yang sering kali memengaruhi harga pasar. Hal ini diharapkan mampu melindungi petani dari kerugian akibat permainan harga yang tidak sehat.
Risiko Jika Panen Tidak Terserap
Mendagri juga memperingatkan risiko apabila hasil panen tidak diserap oleh Bulog atau koperasi. Menurutnya, jika hal ini terjadi, ada potensi besar bagi tengkulak dan perantara untuk mengambil alih produksi pangan, yang dapat mendorong lonjakan harga pasar dan merugikan petani.
“Kalau Bulog dan koperasi tidak maksimal menyerap, hasil panen bisa jatuh ke tangan tengkulak. Ini bisa berdampak buruk pada stabilitas harga dan tentunya merugikan petani,” tambah Tito.
Situasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Dalam rapat tersebut, Tito juga membahas kondisi ekonomi terkini. Ia memaparkan bahwa Indonesia mengalami deflasi year on year (YoY) sebesar 0,09 persen. Namun, dari sisi komoditas makanan, minuman, dan tembakau, tercatat inflasi sebesar 2,25 persen. Artinya, meskipun ada penurunan harga di beberapa sektor, daya beli masyarakat masih cukup baik.
Sementara itu, harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) mengalami deflasi sebesar 12,08 persen, berkat kebijakan subsidi listrik 50 persen bagi pengguna listrik 2.200 watt.
“Deflasi ini cukup baik. Daya beli masyarakat ada, suplai mencukupi, dan subsidi pemerintah turut membantu menjaga stabilitas ekonomi,” jelas Tito.
Dukungan Kepala Daerah
Mendagri mengajak kepala daerah untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Dengan dukungan semua pihak, baik Bulog, koperasi, maupun pemerintah daerah, diharapkan hasil panen petani terserap optimal dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.
“Kepala daerah harus aktif mengedukasi desa-desa tentang pentingnya koperasi merah putih agar mereka bisa membantu petani memasarkan hasil panennya,” tutup Tito.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi petani dari tekanan tengkulak, dan memastikan ketersediaan pangan tetap aman hingga musim kemarau mendatang.
