Bengkulu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, resmi melarang kegiatan wisuda dan study tour di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Larangan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial para orang tua murid yang kerap mengeluhkan pungutan biaya dari sekolah untuk dua kegiatan tersebut.
Alasan di Balik Larangan Wisuda dan Study Tour
Dalam keterangannya pada Selasa (25/2), Helmi Hasan menyatakan bahwa banyak orang tua murid yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk study tour dan acara wisuda di sekolah. Oleh karena itu, ia mengambil kebijakan tegas untuk menghentikan kedua kegiatan tersebut.
“Kepada seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu, saya mencermati banyak sekali keluh kesah orang tua wali murid terkait biaya study tour dan wisuda. Oleh sebab itu, saya melarang diadakannya kedua kegiatan tersebut,” ujar Helmi Hasan.
Helmi menegaskan bahwa pendidikan semestinya difokuskan pada peningkatan kualitas belajar-mengajar, bukan kegiatan seremonial yang justru berpotensi memberatkan orang tua. Ia juga mendorong sekolah-sekolah untuk lebih kreatif dalam merayakan momen kelulusan siswa tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Dukungan Evaluasi Wisuda Sekolah
Langkah Helmi Hasan sejalan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya juga mengkritisi praktik wisuda di tingkat TK hingga SMP. Dedi menilai bahwa wisuda di jenjang tersebut kurang relevan dengan kebutuhan pendidikan anak. Menurutnya, momen kelulusan seharusnya tidak dikemas layaknya pesta pernikahan yang sarat biaya.
“Masih ada kegiatan TK-TK yang tidak relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatannya menjadi aneh-aneh,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahannya di Instagram.
Dedi juga menegaskan bahwa ia akan mengajak para bupati dan wali kota untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar kelulusan siswa tetap bermakna tanpa harus membebani orang tua secara finansial.
Sinergi untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Kebijakan ini memunculkan diskusi luas di masyarakat. Banyak pihak yang mendukung larangan tersebut, dengan alasan bahwa pendidikan seharusnya lebih fokus pada substansi ketimbang seremoni. Para orang tua berharap kebijakan ini diikuti dengan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Langkah ini menjadi momentum untuk mengembalikan hakikat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan ajang kompetisi dalam menggelar acara mewah.
Sebagai informasi, para kepala sekolah di Bengkulu kini diminta untuk mematuhi instruksi ini. Mereka diharapkan lebih kreatif dalam mengadakan acara kelulusan yang sederhana, bermakna, dan ramah di kantong para wali murid.
Kebijakan Gubernur Bengkulu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan sejati bukan diukur dari kemewahan acara perpisahan, melainkan dari kualitas ilmu yang ditanamkan kepada para siswa.
