Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyelesaikan penyusunan surat dakwaan terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Dengan rampungnya surat dakwaan ini, Tom akan segera disidang terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.
Langkah ini menjadi salah satu titik penting dalam proses hukum yang berlangsung, di mana pelimpahan perkara Tom ke pengadilan dilakukan bersamaan dengan tersangka lainnya, yaitu Charles Sitorus (CS), Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Proses Pelimpahan dan Koordinasi
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tengah berkoordinasi terkait pelimpahan ini. “Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan melimpahkan ke pengadilan perkara tindak pidana korupsi dalam importasi gula atas nama tersangka TTL dan CS,” ujar Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (26/2).
Proses ini menunjukkan transparansi dan koordinasi yang ketat antara Kejagung dan Kejari Jakarta Pusat demi memastikan kelancaran proses hukum.
Isu Pembebanan Uang Pengganti
Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah terkait apakah Tom Lembong akan dikenakan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara. Harli memberikan klarifikasi bahwa keputusan tersebut bergantung pada dakwaan yang dibacakan di pengadilan. “Karena ini masih berproses. Misalnya, apakah JPU mendakwakan yang bersangkutan menerima sesuatu? Ini harus diverifikasi lagi,” jelasnya.
Jika nantinya Tom terbukti mendapatkan keuntungan dari kasus ini, maka ia akan diwajibkan membayar uang pengganti. Namun, semua akan dikaji berdasarkan fakta persidangan dan isi surat dakwaan.
Kerugian Negara Mencapai Ratusan Miliar
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 11 orang tersangka, termasuk Tom Lembong dan Charles Sitorus. Mereka diduga melaksanakan importasi gula secara melawan hukum di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.
Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan mereka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar. Angka ini memperlihatkan betapa besar dampak dari praktik korupsi dalam tata kelola importasi yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha.
Kesimpulan
Kasus korupsi importasi gula ini bukan hanya menjadi perhatian hukum, tetapi juga publik. Proses hukum terhadap Tom Lembong dan Charles Sitorus diharapkan berlangsung transparan dan adil, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa siapapun yang terbukti bersalah akan mendapatkan hukuman setimpal. Proses persidangan yang akan datang diharapkan menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem dan kebijakan importasi di Indonesia.
Pantau terus perkembangan kasus ini untuk mengetahui bagaimana proses persidangan dan apa saja bukti baru yang akan diungkap di pengadilan.
