Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja negara. Berdasarkan laporan resmi, Komdigi mengurangi anggaran sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen dari total pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun. Dengan pemangkasan ini, anggaran yang tersisa untuk tahun 2025 hanya Rp3,2 triliun.
Rincian Pemangkasan Anggaran Komdigi
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa efisiensi anggaran berasal dari beberapa sumber, yaitu:
- Rupiah Murni: Rp503,28 miliar
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp519,46 miliar
- Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN): Rp773 miliar, terkait dengan pembatalan proyek pusat data (data center) di Batam.
- PNBP BLU: Rp2,7 triliun, yang akan berdampak pada pembayaran kewajiban Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta operasional pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa wilayah non-komersial.
Alokasi Anggaran Pasca Efisiensi
Dengan sisa anggaran Rp3,23 triliun, Komdigi akan mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan operasional.
- Belanja pegawai dan operasional kantor: Rp1,1 triliun.
- Dana tersisa: Rp2,13 triliun, yang akan direalokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Arahan Presiden untuk Efisiensi APBN 2025
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menghemat belanja negara. Presiden Prabowo menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian/lembaga serta dana transfer ke daerah (TKD).
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken pada 22 Januari 2025. Pemangkasan anggaran ini berasal dari dua sumber utama:
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp256,1 triliun.
- Dana Transfer ke Daerah (TKD): Rp50,59 triliun.
Presiden juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat tanpa mengganggu belanja pegawai dan program bantuan sosial (bansos).
Dampak Efisiensi Anggaran
Kebijakan pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara dan memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan pemangkasan ini, diharapkan program-program pemerintah tetap berjalan dengan efisien tanpa mengganggu pelayanan publik dan program strategis nasional.
Namun, efisiensi yang dilakukan juga menimbulkan tantangan bagi Komdigi, terutama dalam pengembangan infrastruktur digital dan layanan teknologi informasi. Oleh karena itu, langkah strategis dan inovasi diperlukan agar Komdigi tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dengan anggaran yang lebih terbatas.
Kesimpulan
Pemangkasan anggaran Komdigi sebesar Rp4,49 triliun merupakan bagian dari strategi nasional untuk menghemat pengeluaran negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Komdigi tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritasnya dengan efisiensi dan efektivitas tinggi, sehingga pelayanan digital bagi masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
