Jakarta, Status tersangka mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) resmi gugur setelah ia meninggal dunia pada Jumat (14/3). Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pemulihan aset yang telah disita tetap akan dioptimalkan melalui mekanisme perdata.
Pemulihan Aset Lewat Gugatan Perdata
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa status tersangka otomatis tidak berlaku lagi setelah AGK wafat. Namun, aset-aset yang telah disita dalam penyelidikan TPPU tetap menjadi target pemulihan negara.
“Status tersangkanya sudah pasti gugur, tapi aset yang sudah disita tentu akan tetap ditarik kembali. Proses ini bisa dilakukan dengan gugatan perdata melalui jaksa pengacara negara,” ujar Asep Guntur pada Selasa (18/3).
Menurut Asep, aturan hukum memungkinkan penegak hukum tetap menindaklanjuti aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi meskipun tersangka sudah meninggal dunia. Dengan cara ini, KPK dapat memastikan bahwa harta yang diduga diperoleh secara tidak sah tetap dapat dikembalikan kepada negara.
Latar Belakang Kasus dan Penyitaan Aset
Abdul Gani Kasuba sebelumnya dijerat dalam kasus suap proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia divonis delapan tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta, subsider lima bulan kurungan. Meski demikian, vonis tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena pihaknya masih mengajukan kasasi.
Dalam pengusutan kasus TPPU, KPK telah menyita berbagai aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Beberapa aset yang berhasil disita antara lain:
- 43 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Ternate, Sofifi, dan Kota Tidore Kepulauan.
- Dokumen kepemilikan aset dan rekening keuangan.
- Barang Bukti Elektronik (BBE).
- Rumah di Jakarta dengan perkiraan nilai mencapai Rp3,5 miliar.
Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK dalam menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Aset
Dengan gugurnya status tersangka AGK, KPK akan menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menempuh jalur hukum dalam penyelesaian pemulihan aset. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa negara tetap mendapatkan kembali aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi.
“Dengan adanya klausul hukum terkait tersangka yang meninggal dunia, proses perdata menjadi jalur yang bisa ditempuh agar aset yang telah disita tetap bisa dikembalikan kepada negara,” tambah Asep Guntur.
Penegakan Hukum Tetap Berjalan
Meskipun kasus TPPU yang menjerat Abdul Gani Kasuba tidak lagi dapat dilanjutkan secara pidana, KPK tetap berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akarnya. Upaya ini menjadi bukti bahwa hukum tetap berjalan, dan tidak ada celah bagi koruptor untuk lolos dari tanggung jawab, bahkan setelah mereka meninggal dunia.
Dengan adanya strategi pemulihan aset yang lebih sistematis, diharapkan dana hasil korupsi dapat kembali ke kas negara untuk kepentingan publik. KPK pun terus mengawasi perkembangan kasus-kasus korupsi lain agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.
Kesimpulan
Gugurnya status tersangka Abdul Gani Kasuba dalam kasus TPPU tidak menghentikan upaya KPK dalam melakukan pemulihan aset. Melalui mekanisme perdata dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara, aset-aset yang telah disita tetap bisa dikembalikan kepada negara. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan meskipun pihak yang terlibat telah meninggal dunia.
Dengan demikian, publik diharapkan terus mendukung upaya KPK dalam memastikan setiap pelaku korupsi mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik melalui jalur pidana maupun perdata.
