Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membangun 40 Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Timur. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memerintahkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu.
Khofifah menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini akan mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama. Tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan tanpa khawatir putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dengan pola ini, para siswa akan mendapatkan fasilitas belajar, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari selama masa pendidikan.
“Untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyediakan lahan, sementara pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran. Diperkirakan, satu unit sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya pada Kamis (6/3).
Lebih lanjut, Khofifah berharap Jawa Timur mendapatkan kuota 40 Sekolah Rakyat. Rinciannya, 38 sekolah akan dibangun di masing-masing kabupaten/kota dan dua sekolah lainnya dikelola langsung oleh provinsi. Jika usulan ini disetujui, maka total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp4 triliun.
“Dengan anggaran sebesar itu, keberadaan sekolah ini juga akan memberikan efek ganda (multiplier effect),” kata Khofifah. “Tidak hanya membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mulai dari tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia katering, hingga tenaga kebersihan,” imbuhnya.
Khofifah menekankan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, seperti penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berdampak panjang bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Ia optimistis program ini dapat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Khofifah berencana mengadakan rapat koordinasi pada 9 Maret mendatang. Rakor ini akan melibatkan Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Seluruh bupati, wali kota, dan kepala Bappeda se-Jawa Timur juga akan hadir guna membahas detail teknis, mulai dari penyediaan lahan hingga pemanfaatan dana desa.
“Mensos bertanggung jawab sesuai arahan Presiden, ATR/BPN akan membantu terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian hukum, dan Menteri Desa akan memastikan pemanfaatan dana desa agar selaras dengan pembangunan sekolah ini,” terang Khofifah.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Khofifah berharap Sekolah Rakyat di Jawa Timur dapat segera terwujud, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, serta memperkuat fondasi SDM demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.
