Jakarta, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau agar rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri dikaji secara matang sebelum diterapkan. Ia menegaskan bahwa pendekatan seperti itu memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Rabu (30/4), Dasco mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima informasi lengkap mengenai kebijakan tersebut. Namun, ia menilai bahwa usulan dari Gubernur Dedi mungkin mengandung ide-ide baru yang patut diperhatikan, meski tetap perlu peninjauan lebih lanjut sebelum diimplementasikan di lapangan.
“Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru yang perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan,” ujar Dasco kepada wartawan.
Usulan Dedi Mulyadi Menuai Pro dan Kontra
Gagasan Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa nakal ke barak militer sempat menuai pro dan kontra. Menurut Dedi, kebijakan tersebut muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial di mana banyak orang tua dan guru merasa kewalahan menghadapi perilaku siswa yang bermasalah. Ia menyebut pendekatan ini sebagai bentuk pendisiplinan dengan melibatkan institusi yang memiliki otoritas dan kedisiplinan tinggi seperti TNI dan Polri.
Dedi juga menyatakan bahwa surat edaran gubernur sudah disiapkan dan akan diberlakukan secara resmi pada 2 Mei. “Kita sudah bikin surat edaran gubernur. Kepala sekolah sudah dikumpulkan. Sudah bertahap. Saya punya kebiasaan buat opini dulu, sosialisasikan, baru bikin surat edarannya,” jelas Dedi.
Namun, organisasi HAM seperti Imparsial mengkritik keras pendekatan tersebut. Mereka menilai metode itu keliru dan bisa berpotensi melanggar hak anak serta menciptakan lingkungan yang represif. Kritik serupa juga datang dari sebagian kalangan DPRD dan pemerhati pendidikan yang menilai kebijakan ini terlalu militeristik.
Evaluasi Diperlukan, Respons DPRD Jabar Dinanti
Sufmi Dasco juga menekankan pentingnya keterlibatan DPRD Jawa Barat dalam merespons kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa karakteristik masing-masing daerah berbeda dan pendekatan seragam mungkin tidak relevan untuk semua wilayah. Oleh karena itu, ia mendorong adanya diskusi lintas pihak sebelum langkah ini dijalankan.
“Kalau pendapat saya, mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum diterapkan. Karena untuk masing-masing daerah karakteristiknya berbeda-beda,” tuturnya.
