Jakarta, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah besar dalam efisiensi anggaran negara. Melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan pemangkasan anggaran hingga Rp306 triliun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana negara agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, penghematan ini juga berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami pemotongan anggaran signifikan. Berikut adalah lima instansi yang anggarannya paling banyak dipangkas dalam rangka realokasi dana untuk program ini.
1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
Sebagai badan yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN mengalami pemangkasan anggaran terbesar. Dari total anggaran Rp6,39 triliun yang dialokasikan pada 2025, sebesar Rp4,81 triliun atau 75,2 persen harus dipangkas. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pembangunan IKN mengalami penyesuaian seiring dengan fokus pemerintah terhadap program sosial.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian PUPR, yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional, juga terkena dampak besar dari kebijakan ini. Anggaran kementerian ini dipotong sebesar Rp81,38 triliun atau sekitar 73,34 persen dari total pagu Rp110,95 triliun pada 2025. Pengurangan ini bisa berimbas pada penundaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Instansi yang bertanggung jawab atas penyediaan hunian layak bagi masyarakat ini turut mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu awal Rp5,27 triliun di APBN 2025. Pemangkasan ini berpotensi menghambat beberapa program bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Kemenpora juga tak luput dari kebijakan efisiensi ini. Anggarannya dipotong sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9 persen dari total pagu Rp2,33 triliun. Pemotongan ini bisa berdampak pada penyelenggaraan berbagai program kepemudaan dan olahraga, termasuk pembinaan atlet nasional.
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1 persen dari pagu awal Rp626,39 miliar. Dengan pemotongan ini, efektivitas program pencegahan dan penanggulangan terorisme di dalam negeri bisa mengalami kendala, mengingat peran strategis BNPT dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Meskipun penghematan anggaran ini dilakukan demi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan ini tetap menimbulkan tantangan. Berkurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, serta sektor lainnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang. Program makan gratis diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Masyarakat diharapkan dapat memahami kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun bangsa yang lebih sehat dan kuat. Di sisi lain, transparansi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan tetap menjadi hal penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
